Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Pada masa sebelum kemerdekaan di Wakatobi telah berdiri Kerajaan-Kerajaan Tradisional atau Kerajaan Lokal. Kerajaan-Kerajaan Lokal di Wakatobi diperkirakan sdh ada sekitar tahun 1200 an dengan Bahasa Wakatobi sebagai bahasa penghubung antar pulau, Bahasa Wakatobi telah lama menjadi penghubung Komunikasi antar Wilayah di Wakatobi, Kerajaan-Kerajaan yg ada di Wakatobi, Kemudian bergabung menjadi bagian dari Kesultanan Buton yang pada saat itu merupakan Gabungan atau Persekutuan Kerajaan-Kerajaan Lokal yang ada di Pulau Muna, Pulau Buton dan Kepulauan Wakatobi. Pada Masa Pemerintahan Hindia-Belanda, Wakatobi menjadi Salah satu Onderafdeling pada Wilayah Afdeling Van Oost Celebes (Afdeling Sulawesi Timur). Afdeling Van Oost Celebes (Afdeling Sulawesi Timur) terdiri dari empat wilayah yaitu: 1.Onderafdeling Boeton (Buton), 2.Onderafdeling Moena (Muna), 3.Onderafdeling Laiwoei (Kendari), 4.Onderafdeling Toekang Besi Eiland (Wakatobi). Kemudian tahun 1924 Afdeling Van Oost Celebes (Afdeling Sulawesi Timur) diubah menjadi Afdeling Boeton en Laiwoei dimana Onderafdeling Toekang Besi Eilands (Wakatobi) di gabung dalam Onderafdeling Boeton (Buton)

Setelah Indonesia Merdeka dan SulawesiTenggara berdiri sebagai satu provinsi, wilayah Wakatobi masih satu wilayah administrasi Kabupaten dengan Buton pemerintahan Kabupaten Buton.

Wakatobi kemudian menjadi salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara.^[7] Perubahan status ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2003. Wakatobi resmi ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pemekaran di Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara. Saat pertama kali terbentuk Wakatobi hanya terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Wangi-wangi, Kecamatan Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Tomia dan Kecamatan Binongko.

Pada tahun 2005, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 19 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Kaledupa Selatan dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Tomia Timur. Pada tahun 2007, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 41 Tahun 2007 dibentuk Kecamatan Togo Binongko sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Wakatobi menjadi 8 kecamatan yang terbagi menjadi 100 desa dan kelurahan (25 kelurahan dan 75 desa).

Pemerintahan Kabupaten Wakatobi sebagai daerah otonom secara resmi ditandai dengan pelantikan Syarifudin Safaa, SH, MM sebagai pejabat Bupati Wakatobi pada tanggal 19 Januari 2004 sampai dengan tanggal 19 Januari 2006. Kemudian dilanjutkan oleh H. LM. Mahufi Madra, SH, MH sebagai pejabat bupati selanjutnya sejak tanggal 19 Januari 2006 sampai dengan tanggal 28 Juni 2006.

Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung maka pada tanggal 28 Juni 2006 Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yang terpilih yaitu Ir. Hugua dan Ediarto Rusmin, BAE dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, S.H., atas nama Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.74-314 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Wakatobi Ir. Hugua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.74-315 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Wakatobi Ediarto Rusmin, BAE untuk masa bakti 2006 - 2011 .

Saat ini kepemimpinan daerah di Kabupaten Wakatobi dijabat oleh pasangan bupati dan wakil bupati Ir. Hugua dan H. Arhawi, SE sejak dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam, SE pada tanggal 28 Juni 2011 atas nama Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor: 132.74-403, tanggal 30 Mei 2011 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Wakatobi Ir. Hugua dan Wakil Bupati Wakatobi H. Arhawi, S.E., untuk masa bakti 2011-2016.